pola klasifikasi arsip. 2. pola klasifikasi arsip

mengaplikasikan pada tatanan pelaksanaan, maka dalam kesempatan ini saya mencoba menawarkan sebuah konsep klasifikasi arsip yang sederhana dan mendasar namun untuk keperluan nyata dapat dikembangkan sesuai. 1. 15. PermenPU37-2007. 2. 31 Jadwal Retensi Arsip . Jenis. Nur Muhammad Huri,. cara penggunaan bab ii klasifikasi arsip a. 140/10/2014 tentang Klasifikasi Arsip Lingkup Kementerian Pertanian; 11. Pasal 2 Pola klasifikasi kearsipan Universitas Negeri Semarang sebagaimana terlampir merupakan Fungsi arsip pada dasarnya dibagi 2 (dua) yaitu arsip dinamis dan arsip statis. 13 Januari 2022. 2. KODE MASALAH DAN POKOK MASALAH 1. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, ketentuan mengenai tata naskah dinas,. Terdapataturan-aturanuntukmengindeksarsip. Pengelolaan arsip keuangan di BPS Kabupaten Boyolali terdiri dari tahun 2018 s/d. id : 11 hlm. 01. 33 Penilaian ArsipDalam rangka menyempurnakan dan menjamin kelancaran penyelenggaraan kearsipan di lingkungan UGM, Arsip UGM sejak tahun 2015 telah menyusun rancangan tiga NSPK tersebut yaitu Pola Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip (KKAA). Pasal 3. 3, Batam - 29461Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis harus ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Peraturan PemerintahNomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Surat Edaran No. No. 1252, jdih. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik. Penataan arsip berdasarkan abjad; c. 1 Jadwal Retensi Arsip 045 . 9. 2. 00 Peraturan perundang-undangan Berkas yang berhubungan dengan dokumentasi produk dan referensi hukum meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Presiden,sesuai dengan Pola Klasifikasi dan Kode Kearsipan yang telah ditetapkan. pemerintahan; c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. . 2. Recommend Documents. b. lemari arsip; c. KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. Pengertian Umum Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, dan telah habis masa retensinya, yang berketerangan untuk dipermanenkan. 2. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan. 00 Daya tampung mahasiswa PP. bahwa dalam rangka tertib administrasi tata persuratan, perlu menyusun klasifikasi arsip dan penomoran naskah dinas pada Institut Agama Islam. Leave A Comment Batalkan balasan. KESIMPULAN. Pengertian Klasifikasi Arsip Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit. POLA KLASIFIKASI 1. Menurut Sayuti (2013), kegunaan pola klasifikasi yaitu : 1. 3 Sosialisasi Kearsipan 045 . 02/MENKES/377/2016 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/MENKES/SK/III/2012 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT. Kelebihan Sistem Filling Nomor. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0623/U/1985 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan. 4 Pembinaan Kearsipan 045 . KODE MASALAH DAN POKOK MASALAH 1. HUKUM 00 Program Perencanaan Pembentukan Peraturan. Arsip tentang batas perairan Indonesia; dan d. U. 4 Pembinaan Kearsipan . 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang. U. 2022/No. 2. 2022, sebanyak 1732 Folder. 3. 23 Tahun 2009; UU No. Kode Klasifikasi. 00. PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. 3 Pemindahan Arsip 045. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Nama Email Instansi Comment. 2. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaanTentang. b. 3 5. id. 31 Jadwal Retensi Arsip 045. pdf: 04 Desember 2007. 6. Kearsipan: 045. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenanganKode Klasifikasi Masalah; Pola Klasifikasi Arsip; Pengelola Data ITB; Penambahan, Penutupan Domain; Prosedur Operasi Standar (SOP) Data dan Informasi. ABSTRAK: bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019. Wb. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan. Pola klasifikasi arsip disusun berjenjang, yaitu seperti berikut: Main Subject (Primer) Sub Subject (Sekunder) Sub-sub Subject (Tertier) Ketiga kelompok ini mempunyai hubungan logis, kronologis dan sistematis satu sama lainnya. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kabupaten Enrekang T. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus dalam hubungan masalah,. 2. 7. 3. H. 00 Organisasi OT. Kode klasifikasi adalah tanda yang terdiri dari angka (ada juga yang terdiri dari huruf dan angka) untuk membedakan antara. Klasifikasi Arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah pengelompokan arsip menurut urusan atau masalah berdasarkan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan disusun secara logis dan sistematis; 3. 00. Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Pola adalah sistem atau model. Belum Tersedia. 31 Jadwal Retensi Arsip 045. pdf. go. 1 . 3. 1. 045. 07/MENKES/175/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian. Pasal 2 Pola Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan, penataan, dan penemuan kembali arsip secara cepat,. 4 D aerah . ABSTRAK PERATURAN. POLA KLASIFIKASI SURAT KEMENTERIAN AGAMA Berdasarkan KMA Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Arsip di lingkungan Kemenerian Agama OT. 045 Kearsipan . umum; b. Arsip tentang tata ruang laut nasional dan perairan yuridiksi. Secara fisik klasifikasi kearsipan yang merupakan suatu dasar untuk menata instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 01 Analisis Politik Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum dialog kebijakan dalam rangka penyusunan naskah kebijakan, assesment. . g. (missal: dilihat dari uraian tugas. 1 Rutin Arsip di lingkungan Kemenerian Agama 02. A. SK Menkes Nomor HK. Prinsip Dasar Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Prinsip dasar dalam penetapan. Permensos No. Tata Laksana OT. : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA. 3. Demikian informasi tentang Permendesa Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)Semoga ada manfaatnya, terima kasih. 1 Garuda . Pasal 2Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar. Dokumen ini juga mengacu pada beberapa peraturan rektor. KLASIFIKASI DAN INDEKS ARSIP. Arsip Dinamis adalab arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Tanggal Pengundangan. Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kode pemisahan arsip atas dasar perbedaan yang ada serta pengelompokan arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain di lingkungan Kementerian KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/MENKES/SK/III/2012 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pola Klasifikasi Arsip adalah pola penyimpanan arsip yang disusun secara sistematis dan logis serta hierarkis berdasarkan fungsi yang ada di Kementerian yang digunakan sebagai dasar pemberkasan arsip secara subjek. 198/MENKES/SK/V/2012) (Revisi Kepmenkes RI No. PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,. GUIDE Alat penunjuk dari masing-masing sub pola klasifikasi arsip. KLASIFIKASI DAN INDEKS ARSIP. Arsip dinamis merupakan tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Penempatan Arsip. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas - 3 - instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Klasifikasi arsip masing-masing fungsi tersebut di atas disusun dalam skema klasifikasi berjenjang, yang dijabarkan mulai dari pokok masalah ke sub masalah sampai ke sub-sub masalah. Jl. 4. 2017/NO. arsip statis kepada lembaga kearsipan. 01. DOWNLOAD PDF. 5. dasar pemberkasanKEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/MENKES/SK/III/2012 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. POLA KLASIFIKASI ARSIP . Tipe Dokumen. bahwa dalam rangka penataan kearsipan di lingkungan. Dalam pola klasifikasi kearsipan unsur fungsi, struktur dan masalah saling berkaitan satu sama lain, dan unsur yang paling dominan yaitu unsur kegiatan atau fungsi dari setiap instansi. : Tidak Berlaku - Tidak Aktif Dicabut Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023. Klasifikasi arsip fungsi fasilitatif. 38 : Pedoman Pola Klasifikasi Arsip (PKA) Departemen Pekerjaan Umum. FUNGSI. Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman TataProses Penyusunan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Universitas Gadjah Mada (Studi Kasus di Arsip Universitas Gadjah Mada) October 2019 DOI: 10. U Badan Pengarang. KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PUPR Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2018 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencabut dua Peraturan Menteri sebelumnya: Permen PU Nomor 38/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Departemen Pekerjaan Umum Permenpera Nomor. huruf b berupa Arsip yang merupakan bagian dari klasifikasi Arsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai klasifikasi Arsip. 1. Dipati Ukur No. Nomor Pengundangan. Nomor Tambahan. Tata Naskah Dinas, Perbawaslu No. 35 Pemusnahan Arsip 045 . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 35 Penyerahan Arsip . 32 Penilaian Arsip 045. Hukui m. Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah. E. Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3 Latihan. b. See Full PDF Download PDF. Dapat digunakan juga sebagai penyekat antara arsip dalam suatu folderPedoman Pola Klasifikasi Arsip Universitas Sanata Dharma disusun sebagai acuan pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, pengendalian, penyimpanan, penemuan kembali sampai dengan penyusutan arsip di lingkungan Universitas Sanata Dharma. (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 4. 3. kode klasifikasi arsip substantif bab iii penutupMengingat fungsi Pola Klasifikasi Kearsipan dapat digunakan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, maka penyusunan pola klasifikasi ini diarahkan dalam rangka kegunaannya bagi kepentingan petugas arsip maupun pimpinan sebagai penunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan TAHUN 2006 KATA PENGANTAR. 2. Pola klasifikasi yang telah dibuat tersebut, akan diimplementasikan pada pengelolaan arsip. A. 3. No . PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023. SUBSTANTIF POLA KLASIFIKASI ARSIP IPB PP PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan: 1. ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 01 Analisis Lingkungan Strategis 01. 045 Kearsipan 045. 142-170. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1958 Tahun 2018 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Pencipta Arsip yang dimaksud adalah lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan. 3 Samkarya Nugraha . POLA KLASIFIKASI ARSIP A. VII. kearsipan, pengurusan surat, penataan dan penemuan kembali berkas, penyusutan dan pemeliharaan arsip serta pola klasifikasi. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan. Pasal 6 (1) Pola klasifikasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai sarana penataan arsip yang disusun berdasarkan klasifikasi masalah bidang tugas unit kerja. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan. peminjaman arsip.